Pencarian 3.055 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Pemberian Tunjangan dan Ketentuan Lain Bagi Hakim pada Pengadilan Pajak.
PEMBERIAN TUNJANGAN · PENGADILAN PAJAK · HAKIM · Bidang Umum
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016
Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai yang Seharusnya Tidak Mendapat Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu yang Telah Mendapat Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang Digunakan Tidak Sesuai dengan Tujuan Semula atau Dipindahtangankan Kepada Pihak Lain Baik Sebagian atau Seluruhnya Serta Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · FASILITAS · PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU · Bidang Pajak
Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu.
PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · FASILITAS · Bidang Pajak
Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016.
PERPAJAKAN · PENILAIAN KEMBALI · AKTIVA TETAP · Bidang Fiskal · Bidang Umum
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kepelabuhanan Tertentu Kepada Perusahaan Angkutan Laut Yang Melakukan Kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri
Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
NPWP · PENGUSAHA KENA PAJAK · PENDAFTARAN · Bidang Pajak
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak.
PERUBAHAN · SURAT KETETAPAN PAJAK · SURAT TAGIHAN PAJAK · Bidang Pajak
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan.
PERUBAHAN · Bidang Pajak
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga.
TATACARA PENGHITUNGAN · PERUBAHAN · PEMBERIAN IMBALAN BUNGA · Bidang Pajak
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
PENGHITUNGAN · KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK · PERUBAHAN · Bidang Pajak
Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK · TATA CARA PENGEMBALIAN · Bidang Pajak
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 Tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal.
PEMBEBASAN BEA MASUK · PENANAMAN MODAL · Bidang Umum · Bidang Fiskal
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS SELISIH KURANG HARGA BAHAN BAKAR NABATI JENIS BIODIESEL OLEH BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
TATA CARA PENATAUSAHAAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA REORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau.
HASIL TEMBAKAU · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · TATACARA PENGHITUNGAN · Bidang Pajak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2015 tentang Impor Dan Penyerahan Alat Angkut Tertentu Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkut Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai
Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.
PAJAK PENGHASILAN · PENGHITUNGAN · MODAL PERUSAHAAN · Bidang Umum · Bidang Fiskal
Penundaan Pembayaran Bea Masuk dalam Rangka Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai dengan Jaminan.
JAMINAN · BARANG IMPOR · BEA MASUK · Bidang Bea Cukai
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Coated Paper dan Paper Board.
IMPOR · COATED PAPER · PENGENAAN BEA MASUK · Bidang Umum · Bidang Fiskal