Pencarian 3.067 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai
Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum
DANA ALOKASI UMUM · DANA BAGI HASIL
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas Impor Produk Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial
KEUANGAN NEGARA · BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan
KEUANGAN NEGARA · PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK · PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PROFESI KEUANGAN
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja bukan Paduan dari Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia Taiwan, dan Thailand
BEA MASUK ANTIDUMPING · IMPOR · CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2025 tentang Kebijakan Transfer ke Daerah dan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026 untuk Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat
TRANSFER DAERAH · BENCANA ALAM
Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility
DANA BAGI HASIL · DANA ALOKASI UMUM · TREASURY DEPOSIT FACILITY · HUKUM KEUANGAN NEGARA · PERIMBANGAN KEUANGAN
Pengenaan Bea Masuk Antidumping Sementara atas Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja bukan Paduan dari Wuhan Iron and Steel, Co., Ltd., Republik Rakyat Tiongkok
BEA MASUK ANTIDUMPING · IMPOR · CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam
TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK MINIMUM GLOBAL BERDASARKAN KESEPAKATAN INTERNASIONAL
Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
TATA CARA · PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan
Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok
TATA CARA PEMUNGUTAN · PAJAK ROKOK · KEUANGAN NEGARA
Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi dalam Rangka Dukungan Pemerintah Terhadap Kenaikan Harga Avtur yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026
KEUANGAN NEGARA · PPN DTP · JASA ANGKUTAN NIAGA
PENGAKUAN PENGHASILAN DAN BIAYA SERTA PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK TAHUN PAJAK 2025 BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN MENGENAI KONTRAK ASURANSI
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada semua Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNBP · VOLATIL
Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau
KEUANGAN NEGARA · DANA BAGI HASIL · CUKAI TEMBAKAU
BADAN ATAU LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
KEUANGAN NEGARA · ORGANISASI DAN TATA KERJA · DIREKTORAT JENDERAL PAJAK · INSTANSI VERTIKAL
TATA CARA PENYAMPAIAN, PENERIMAAN, DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN