Pencarian 3.067 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (Agreement between The Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership)
REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG · TARIF BEA MASUK · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok (ASEAN-Hong Kong, China Free Trade Agreement)
PERSETUJUAN PERDAGANGAN · HONG KONG REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK · TARIF BEA MASUK · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership)
KEMITRAAN EKONOMI · JAPAN COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP · TARIF BEA MASUK · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Mengenai Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India (ASEAN-India Free Trade Area)
TARIF BEA MASUK · KERJASAMA EKONOMI · ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA (AIFTA) · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dengan skema User Spesific Duty Free Scheme dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (Agreement Between The Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership)
REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG · TARIF BEA MASUK · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan (Preferential Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan)
TARIF BEA MASUK · REPUBLIK ISLAM PAKISTAN · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina tentang Fasilitasi Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina (Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the State of Palestine on Trade Facilitation for Certain Products Originating from Palestinian Territories)
PALESTINA · TARIF BEA MASUK · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Australia (Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement)
AUSTRALIA · TARIF BEA MASUK · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Chile)
REPUBLIC OF CHILE · TARIF BEA MASUK · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah
TATACARA PEMUNGUTAN · PEMUNGUT PAJAK · PENYETORAN/PELAPORAN PAJAK · PENGADAAN BARANG/JASA · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara
Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA (Comprehensive Economic Partnership Agreement between The Republic of Indonesia and The EFTA States)
NEGARA EFTA · TARIF BEA MASUK · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8 (Preferential Trade Agreement among D-8 Member States)
TARIF BEA MASUK · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah
PENYETORAN/PELAPORAN PAJAK · PENDAFTARAN · NPWP · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara
Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Liquefied Petroleum Gas Tertentu
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · LIQUEFIED PETROLEUM GAS · PENGHITUNGAN · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara
Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri
KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · BATASAN DAN TATA CARA · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara
Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · DAERAH PABEAN · BARANG KENA PAJAK · BARANG DARI LUAR DAERAH PABEAN · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara
Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas
PENYERAHAN · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara
Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau
HASIL TEMBAKAU · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara
Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu
HASIL PERTANIAN TERTENTU · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara
Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara