Pencarian 3.055 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
BEA KELUAR · BARANG EKSPOR · PENETAPAN · TARIF BEA KELUAR · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2021 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengenaan, Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan, dan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PERUBAHAN · BARANG MEWAH · PAJAK KENDARAAN BERMOTOR · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
PERUBAHAN KEDUA · PPH PASAL 22 · BIDANG IMPOR · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk Lisin, Ester dan Garamnya untuk Pakan Ternak (Feed Grade) dari Republik Rakyat Tiongkok
BEA MASUK ANTI DUMPING · GARAM · PAKAN TERNAK · IMPOR PRODUK · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Perdagangan Barang Antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN Trade in Goods Agreement)
PERSETUJUAN PERDAGANGAN · ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA) · TARIF BEA MASUK · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru (ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area)
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS · AANZFTA · TARIF BEA MASUK · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea (ASEAN-Korea Free Trade Area)
ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA · TARIF BEA MASUK · KERJASAMA EKONOMI · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok (ASEAN-China Free Trade Area)
PERSETUJUAN PERDAGANGAN · TARIF BEA MASUK · ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (Agreement between The Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership)
REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG · TARIF BEA MASUK · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok (ASEAN-Hong Kong, China Free Trade Agreement)
PERSETUJUAN PERDAGANGAN · HONG KONG REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK · TARIF BEA MASUK · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership)
KEMITRAAN EKONOMI · JAPAN COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP · TARIF BEA MASUK · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Mengenai Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India (ASEAN-India Free Trade Area)
TARIF BEA MASUK · KERJASAMA EKONOMI · ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA (AIFTA) · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dengan skema User Spesific Duty Free Scheme dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (Agreement Between The Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership)
REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG · TARIF BEA MASUK · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan (Preferential Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan)
TARIF BEA MASUK · REPUBLIK ISLAM PAKISTAN · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina tentang Fasilitasi Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina (Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the State of Palestine on Trade Facilitation for Certain Products Originating from Palestinian Territories)
PALESTINA · TARIF BEA MASUK · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Australia (Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement)
AUSTRALIA · TARIF BEA MASUK · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Chile)
REPUBLIC OF CHILE · TARIF BEA MASUK · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah
TATACARA PEMUNGUTAN · PEMUNGUT PAJAK · PENYETORAN/PELAPORAN PAJAK · PENGADAAN BARANG/JASA · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara
Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA (Comprehensive Economic Partnership Agreement between The Republic of Indonesia and The EFTA States)
NEGARA EFTA · TARIF BEA MASUK · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8 (Preferential Trade Agreement among D-8 Member States)
TARIF BEA MASUK · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara