Pencarian 3.067 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
BADAN ATAU LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara
Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai
BARANG KENA CUKAI · PENGUSAHA PABRIK · PITA CUKAI · IMPORTIR · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
FAKTUR PAJAK
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain
PERUBAHAN KEDUA · IMPOR PRODUK KAIN · BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.010/2021 Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya
PERUBAHAN · BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN · TEKSTIL · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi atau Baja Bukan Paduan Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK · BEA MASUK ANTI DUMPING · PERUBAHAN · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Polyester Staple Fiber (PSF) Dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan
BEA MASUK ANTI DUMPING · PERUBAHAN · POLYESTER STAPLE FIBER · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Pakaian dan Aksesori Pakaian
PERUBAHAN · BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN · IMPOR PRODUK · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Spin Drawn Yarn (SDY) Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok
BEA MASUK ANTI DUMPING · PERUBAHAN · SPIN DRAWN YARN · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Biaxially Oriented Polyethylene Terephtalate (BOPET) dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand
BEA MASUK ANTI DUMPING · BIAXIALLY ORIENTED POLYETHYLENE TEREPHTALATE · PERUBAHAN · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kertas Sigaret dan Kertas Plug Wrap Non-Porous
IMPOR PRODUK KERTAS SIGARET · PERUBAHAN · BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
BEA KELUAR · BARANG EKSPOR · PENETAPAN · TARIF BEA KELUAR · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2021 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengenaan, Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan, dan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PERUBAHAN · BARANG MEWAH · PAJAK KENDARAAN BERMOTOR · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
PERUBAHAN KEDUA · PPH PASAL 22 · BIDANG IMPOR · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk Lisin, Ester dan Garamnya untuk Pakan Ternak (Feed Grade) dari Republik Rakyat Tiongkok
BEA MASUK ANTI DUMPING · GARAM · PAKAN TERNAK · IMPOR PRODUK · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Perdagangan Barang Antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN Trade in Goods Agreement)
PERSETUJUAN PERDAGANGAN · ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA) · TARIF BEA MASUK · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru (ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area)
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS · AANZFTA · TARIF BEA MASUK · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea (ASEAN-Korea Free Trade Area)
ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA · TARIF BEA MASUK · KERJASAMA EKONOMI · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok (ASEAN-China Free Trade Area)
PERSETUJUAN PERDAGANGAN · TARIF BEA MASUK · ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara