Pencarian 3.067 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah
NPWP · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak Bidang Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kementerian Pertahanan
KEMENTERIAN PERTAHANAN · VOLATIL · PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK · Bidang Anggaran · Hukum Keuangan Negara
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris
CUKAI HASIL TEMBAKAU · TARIF CUKAI · PERUBAHAN · TEMBAKAU IRIS · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
TATA CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil yang Berlaku pada Kementerian Perindustrian
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN · PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK · VOLATIL · Bidang Anggaran · Hukum Keuangan Negara
Pemungutan Bea Keluar
PUNGUTAN BEA KELUAR · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Perhitungan Persentase Tertentu atas Peningkatan Belanja Subsidi Bahan Bakar Minyak dan Liquified Petroleum Gas terhadap Kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Minyak Bumi dan Gas Bumi yang Dibagihasilkan
SUBSIDI BAHAN BAKAR · PNBP · Bidang Anggaran · Hukum Keuangan Negara
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
JENIS DAN TARIF · PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK · KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM · Bidang Anggaran · Hukum Keuangan Negara
Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Program Percepatan Penyaluran Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oil), Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein), dan Used Cooking Oil (UCO) melalui Ekspor
BEA KELUAR · TARIF BEA KELUAR · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
PENETAPAN · BEA KELUAR · TARIF BEA KELUAR · BARANG EKSPOR · PERUBAHAN · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.04/2020 tentang Insentif Tambahan untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat dan/atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Penanganan Dampak Bencana Penyakit Virus Corona ( Corona Virus Disease 2019 / COVID-19)
PENCABUTAN · KAWASAN BERIKAT · COVID-19 · PROGRAM PEN · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan 0% (nol persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan
BESARAN PERSENTASE · Bidang Kekayaan Negara · Hukum Keuangan Negara
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership)
TARIF BEA MASUK · JAPAN COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP · KEMITRAAN EKONOMI · PERUBAHAN · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Mengenai Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara dan Republik India (ASEAN-India Free Trade Area)
TARIF BEA MASUK · ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA (AIFTA) · KERJASAMA EKONOMI · PERUBAHAN · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA (Comprehensive Economic Partnership Agreement between The Republic of Indonesia and The EFTA States)
TARIF BEA MASUK · NEGARA EFTA · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok (ASEAN-Hong Kong, China Free Trade Agreement)
TARIF BEA MASUK · HONG KONG REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK · ASEAN - CHINA · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik (Preferential Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Mozambique);
TARIF BEA MASUK · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik
TARIF BEA MASUK · PERDAGANGAN PREFERENSIAL · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, SURAT KETETAPAN PAJAK, SERTA SURAT TAGIHAN PAJAK
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN
TARIF BEA MASUK · BARANG IMPOR · BARANG ASEAN · PERUBAHAN · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara