Pencarian 3.067 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan serta Penerbitan, Penandatanganan, dan Pengiriman Keputusan atau Ketetapan Pajak secara Elektronik
KEWAJIBAN PERPAJAKAN · HAK DAN KEWAJIBAN · CIPTA KERJA · PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara
Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak
PETUNJUK PELAKSANAAN · JABATAN FUNGSIONAL · PENYULUH PAJAK · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara
Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak
PETUNJUK PELAKSANAAN · JABATAN FUNGSIONAL · ASISTEN PENYULUH PAJAK · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara
Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai
BARANG MILIK NEGARA · KEPABEANAN DAN CUKAI · ASET EKS · Bidang Kekayaan Negara · Hukum Keuangan Negara
Tata Cara Melakukan Pencatatan dan Kriteria Tertentu serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan
CIPTA KERJA · PERPAJAKAN · TATACARA PENCATATAN · PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
JENIS DAN TARIF · PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK · KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM · Bidang Anggaran · Hukum Keuangan Negara
Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
PENDAFTARAN DAN PELAPORAN · OBJEK PAJAK BUMI · PAJAK BUMI DAN BANGUNAN · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.02/2020 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
KEGIATAN USAHA HULU · PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK · PERUBAHAN · Bidang Anggaran · Hukum Keuangan Negara
Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak
ACCOUNT REPRESENTATIVE · KANTOR PELAYANAN PAJAK · Bidang Umum · Hukum Keuangan Negara
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-06/PJ/2021 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PEMINDAHAN TEMPAT WAJIB PAJAK TERDAFTAR DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA REORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.
BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penyerahan Air Bersih yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237 /PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus
CIPTA KERJA · KAWASAN EKONOMI · PERUBAHAN · KHUSUS · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
CIPTA KERJA · PELABUHAN BEBAS · PEMASUKAN/PENGELUARAN BARANG · KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021
KENDARAAN BERMOTOR · DITANGGUNG PEMERINTAH · PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN USAHA DI BIDANG EKSPOR DAN IMPOR BARANG KENA PAJAK BERWUJUD
TATA CARA PENATAUSAHAAN PEMINDAHAN TEMPAT WAJIB PAJAK TERDAFTAR DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA REORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH DAN PELAKSANAAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU, WAJIB PAJAK PERSYARATAN TERTENTU, DAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH SERTA SPECIAL PURPOSE COMPANY ATAU KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH
Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · HUNIAN RUMAH SUSUN · TAHUN ANGGARAN 2021 · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara