Pencarian 3.055 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonmni Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang
KEMITRAAN EKONOMI · TARIF BEA MASUK · ASIA TENGGARA DAN JEPANG · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2021
COVID-19 · BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · IMPOR BARANG DAN BAHAN · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Permohonan Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Madrid Pada Pelayanan Kekayaan Intelektual Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
JENIS DAN TARIF · PNBP · KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM · Bidang Anggaran · Hukum Keuangan Negara
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.04/2017 Tentang Pembayaran Cukai Secara Berkala Untuk Pengusaha Pabrik Yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pembayaran
PEMBAYARAN CUKAI · PELUNASAN CUKAI · PENGUSAHA PABRIK · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat
KAWASAN BERIKAT · PERUBAHAN · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-01/PJ/2021 TENTANG TATA CARA PELUNASAN SELISIH KURANG BEA METERAI YANG TERUTANG ATAS DOKUMEN BERUPA CEK DAN BILYET GIRO
Hak dan Kewajiban Perpajakan bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan, lzin Usaha Pertambangan Khusus, lzin Pertambangan Rakyat, lzin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak, atau Kontrak Karya dalam rangka Kerja Sama di Bidang Usaha Pertambangan Mineral
HAK DAN KEWAJIBAN · IZIN USAHA · PERTAMBANGAN MINERAL · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara
Tata Cara Pelibatan Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pembebanan Sumbangan dan/ atau Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Wajib Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral
PENGHASILAN BRUTO · PERTAMBANGAN MINERAL · INFRASTRUKTUR · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara
Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan serta Penerbitan, Penandatanganan, dan Pengiriman Keputusan atau Ketetapan Pajak secara Elektronik
KEWAJIBAN PERPAJAKAN · HAK DAN KEWAJIBAN · CIPTA KERJA · PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara
Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak
PETUNJUK PELAKSANAAN · JABATAN FUNGSIONAL · PENYULUH PAJAK · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara
Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak
PETUNJUK PELAKSANAAN · JABATAN FUNGSIONAL · ASISTEN PENYULUH PAJAK · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara
Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai
BARANG MILIK NEGARA · KEPABEANAN DAN CUKAI · ASET EKS · Bidang Kekayaan Negara · Hukum Keuangan Negara
Tata Cara Melakukan Pencatatan dan Kriteria Tertentu serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan
CIPTA KERJA · PERPAJAKAN · TATACARA PENCATATAN · PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
JENIS DAN TARIF · PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK · KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM · Bidang Anggaran · Hukum Keuangan Negara
Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
PENDAFTARAN DAN PELAPORAN · OBJEK PAJAK BUMI · PAJAK BUMI DAN BANGUNAN · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.02/2020 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
KEGIATAN USAHA HULU · PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK · PERUBAHAN · Bidang Anggaran · Hukum Keuangan Negara
Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak
ACCOUNT REPRESENTATIVE · KANTOR PELAYANAN PAJAK · Bidang Umum · Hukum Keuangan Negara
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-06/PJ/2021 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PEMINDAHAN TEMPAT WAJIB PAJAK TERDAFTAR DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA REORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.
BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO