Pencarian 3.067 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
PERUBAHAN · PROGRAM PEN · COVID-19 · INSENTIF PAJAK · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
PROGRAM PEN · PERUBAHAN · FASILITAS PAJAK · COVID-19 · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara
Penindakan atas Barang yang Diduga Terkait dengan Tindakan Terorisme dan/ atau Kejahatan Lintas Negara
PENINDAKAN ATAS BARANG · KEJAHATAN LINTAS NEGARA · TINDAKAN TERORISME · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/ PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain
PERUBAHAN · BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN · IMPOR PRODUK KAIN · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021
PERUBAHAN · PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH · KENDARAAN BERMOTOR · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile
PEMERINTAH REPUBLIK CHILE · KEMITRAAN EKONOMI · TARIF BEA MASUK · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai dengan Pelayanan Segera (Rush Handling)
BARANG IMPOR · PENGELUARAN · RUSH HANDLING · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan
BARANG IMPOR · REPUBLIK ISLAM PAKISTAN · TARIF BEA MASUK · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina tentang Fasilitasi Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina
BARANG IMPOR · PALESTINA · TARIF BEA MASUK · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengeriai Suatu Kemitraan Ekonomi
BARANG IMPOR · TARIF BEA MASUK · REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonmni Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang
KEMITRAAN EKONOMI · TARIF BEA MASUK · ASIA TENGGARA DAN JEPANG · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2021
COVID-19 · BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · IMPOR BARANG DAN BAHAN · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Permohonan Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Madrid Pada Pelayanan Kekayaan Intelektual Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
JENIS DAN TARIF · PNBP · KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM · Bidang Anggaran · Hukum Keuangan Negara
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.04/2017 Tentang Pembayaran Cukai Secara Berkala Untuk Pengusaha Pabrik Yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pembayaran
PEMBAYARAN CUKAI · PELUNASAN CUKAI · PENGUSAHA PABRIK · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat
KAWASAN BERIKAT · PERUBAHAN · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-01/PJ/2021 TENTANG TATA CARA PELUNASAN SELISIH KURANG BEA METERAI YANG TERUTANG ATAS DOKUMEN BERUPA CEK DAN BILYET GIRO
Hak dan Kewajiban Perpajakan bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan, lzin Usaha Pertambangan Khusus, lzin Pertambangan Rakyat, lzin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak, atau Kontrak Karya dalam rangka Kerja Sama di Bidang Usaha Pertambangan Mineral
HAK DAN KEWAJIBAN · IZIN USAHA · PERTAMBANGAN MINERAL · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara
Tata Cara Pelibatan Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pembebanan Sumbangan dan/ atau Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Wajib Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral
PENGHASILAN BRUTO · PERTAMBANGAN MINERAL · INFRASTRUKTUR · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara