Pencarian 3.055 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan.
KEPABEANAN · PERUBAHAN · MITRA UTAMA · Bidang Bea Cukai
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau.
HASIL TEMBAKAU · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · PERUBAHAN · Bidang Umum · Bidang Fiskal
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/ atau Bangunan yang Diterima atau Diperoleh Masyarakat yang Terkena Luapan Lumpur Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2016.
LUMPUR SIDOARJO · PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH · HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN · Bidang Fiskal · Bidang Umum
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 273/PMK.010/2015 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2016.
PERUBAHAN · INDUSTRI TERTENTU · BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · Bidang Fiskal · Bidang Umum
KETENTUAN PENGALIHAN HARTA BERUPA DANA KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK
STANDAR PELAYANAN DI TEMPAT PELAYANAN TERPADU KANTOR PELAYANAN PAJAK
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-07/PJ/2016 TENTANG DOKUMEN DAN PEDOMAN TEKNIS PENGISIAN DOKUMEN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK
Tata Cara Pengajuan dan Penetapan Klasifikasi Barang Impor Sebelum Penyerahan Pemberitahuan Pabean.
BARANG IMPOR · KLASIFIKASI · PEMBERITAHUAN PABEAN · Bidang Bea Cukai
Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Lmpor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk.
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · PUNGUTAN BEA MASUK · Bidang Fiskal · Bidang Umum
Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
PEDOMAN PENYELENGGARAAN · PEMBUKUAN · KEPABEANAN DAN CUKAI · Bidang Bea Cukai
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2016.
PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH · PIUTANG NEGARA · PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM · Bidang Umum · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PADAKANTOR LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUANDIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer Dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara.
PERTAHANAN NEGARA · PEMBEBASAN BEA MASUK · IMPOR PERSENJATAAN · Bidang Bea Cukai
TATA CARA PENILAIAN UNTUK PENENTUAN NILAI JUAL OBJEK PAJAKSEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
INSTANSI VERTIKAL · DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI · ORGANISASI DAN TATAKERJA · Bidang Umum
Ketentuan Impor Barang Kiriman.
IMPOR BARANG · KETENTUAN · Bidang Bea Cukai
Registrasi Kepabeanan.
REGISTRASI KEPABEANAN · KEPABEANAN · Bidang Bea Cukai
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Dan/Atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor.
BARANG MEWAH · PEMBEBASAN BEA MASUK · INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH · Bidang Bea Cukai