Pencarian 3.067 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 Tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Dari Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
KENDARAAN BERMOTOR · PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH · PERUBAHAN · Bidang Umum · Bidang Fiskal
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
BIDANG IMPOR · PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 · KEGIATAN USAHA · Bidang Fiskal · Bidang Umum
Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH · KENDARAAN BERMOTOR · JENIS BARANG KENA PAJAK · Bidang Fiskal · Bidang Umum
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area.
PENETAPAN · TARIF BEA MASUK · ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA · Bidang Umum · Bidang Fiskal
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-China Free Trade Area.
FREE TRADE AREA · TARIF BEA MASUK · ASEAN - CHINA · Bidang Umum · Bidang Fiskal
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean Trade In Goods Agreement.
PENETAPAN · ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA) · TARIF BEA MASUK · Bidang Umum · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-India Free Trade Area.
TARIF BEA MASUK · PENETAPAN · ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA (AIFTA) · Bidang Fiskal · Bidang Umum
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area.
BARANG IMPOR · TARIF BEA MASUK · AANZFTA · Bidang Umum · Bidang Fiskal
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan.
PERDAGANGAN PREFERENSIAL · TARIF BEA MASUK · REPUBLIK ISLAM PAKISTAN · Bidang Fiskal · Bidang Umum
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.
TARIF BEA MASUK · PERSETUJUAN · KEMITRAAN EKONOMI · Bidang Umum · Bidang Fiskal
Penetapan Tarif Bea Masuk dengan Skema User Specific Duty Free Scheme dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.
SKEMA USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME · TARIF BEA MASUK · KEMITRAAN EKONOMI · Bidang Umum · Bidang Fiskal
Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
BEA KELUAR · BARANG EKSPOR · TARIF BEA KELUAR · Bidang Umum · Bidang Fiskal
Bukti Pemotongan Dan/ atau Pemungutan Pajak Penghasilan.
PEMUNGUTAN · PAJAK PENGHASILAN · BUKTI PEMOTONGAN · Bidang Pajak
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07 /2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.
PEMUNGUTAN · PERUBAHAN KETIGA · PAJAK ROKOK · Bidang Perimbangan Keuangan
Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.
BARANG IMPOR · SISTEM KLASIFIKASI BARANG · TARIF BEA MASUK · Bidang Fiskal · Bidang Umum
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 /PMK.010/2015 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan yang Didasarkan pada Ketentuan dalam Perjanjian Internasional.
PAJAK PENGHASILAN · PERJANJIAN INTERNASIONAL · PERUBAHAN · Bidang Umum · Bidang Fiskal
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas Barang Impor Biaxially Oriented Polypropylene Dari Negara Thailand dan Vietnam.
BEA MASUK ANTI DUMPING · BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE · BARANG IMPOR · Bidang Fiskal · Bidang Umum
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-27/PJ/2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN DI TEMPAT PELAYANAN TERPADU KANTOR PELAYANAN PAJAK