Pencarian 3.055 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016.
TAHUN ANGGARAN 2016 · DANA BAGI HASIL · CUKAI HASIL TEMBAKAU · Bidang Perimbangan Keuangan
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Kegiatan Usaha Pertambangan/Pengusahaan Panas Bumi pada Tahap Eksplorasi.
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN · PANAS BUMI · PENGURANGAN · Bidang Umum · Bidang Fiskal
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak.
KANTOR LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN · DIREKTORAT JENDERAL PAJAK · PERUBAHAN · Bidang Umum
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.
ORGANISASI DAN TATAKERJA · DOKUMEN PERPAJAKAN · KANTOR PENGOLAHAN DATA · Bidang Umum
Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.
PUSAT PENGOLAHAN DATA · ORGANISASI DAN TATAKERJA · DOKUMEN PERPAJAKAN · Bidang Umum
Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
PANGKALAN SARANA OPERASI · PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT · AWAK KAPAL PATROLI · Bidang Umum
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Kepada Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · REIMBURSEMENT · PERUBAHAN · Bidang Anggaran
TATA CARA PENERBITAN DAN PENGIRIMAN SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK
TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Real Estat Dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai dari Pemberi Kerja Dengan Kriteria Tertentu
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG TEBUSAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK
TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN BAGI WAJIB PAJAK DENGAN PEREDARAN USAHA TERTENTU
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
PERUBAHAN KETIGA · TARIF CUKAI · HASIL TEMBAKAU · Bidang Fiskal · Bidang Umum
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak.
PERUBAHAN KEDUA · PENGELOLAAN PEMBIAYAAN · PENGAMPUNAN PAJAK · TAX AMNESTY · Bidang Pengelolaan Pembiayaan Resiko
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Luar Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak.
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN · TAX AMNESTY · PENGAMPUNAN PAJAK · PERUBAHAN · Bidang Pengelolaan Pembiayaan Resiko
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
TATA CARA PENERIMAAN SURAT PERNYATAAN DALAM HAL TERJADI GANGGUAN PADA JARINGAN DAN/ATAU KEADAAN LUAR BIASA PADA AKHIR PERIODE PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif atas Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai.
TATACARA PEMBERIAN · INSENTIF · BIDANG CUKAI · Bidang Anggaran
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.04/2011 tentang Pemberian Premi.
PERUBAHAN · PREMI · PEMBERIAN · Bidang Bea Cukai