Pencarian 3.067 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Lmpor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk.
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · PUNGUTAN BEA MASUK · Bidang Fiskal · Bidang Umum
Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
PEDOMAN PENYELENGGARAAN · PEMBUKUAN · KEPABEANAN DAN CUKAI · Bidang Bea Cukai
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2016.
PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH · PIUTANG NEGARA · PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM · Bidang Umum · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PADAKANTOR LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUANDIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer Dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara.
PERTAHANAN NEGARA · PEMBEBASAN BEA MASUK · IMPOR PERSENJATAAN · Bidang Bea Cukai
TATA CARA PENILAIAN UNTUK PENENTUAN NILAI JUAL OBJEK PAJAKSEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
INSTANSI VERTIKAL · DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI · ORGANISASI DAN TATAKERJA · Bidang Umum
Ketentuan Impor Barang Kiriman.
IMPOR BARANG · KETENTUAN · Bidang Bea Cukai
Registrasi Kepabeanan.
REGISTRASI KEPABEANAN · KEPABEANAN · Bidang Bea Cukai
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Dan/Atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor.
BARANG MEWAH · PEMBEBASAN BEA MASUK · INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH · Bidang Bea Cukai
Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016.
TAHUN ANGGARAN 2016 · DANA BAGI HASIL · CUKAI HASIL TEMBAKAU · Bidang Perimbangan Keuangan
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Kegiatan Usaha Pertambangan/Pengusahaan Panas Bumi pada Tahap Eksplorasi.
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN · PANAS BUMI · PENGURANGAN · Bidang Umum · Bidang Fiskal
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak.
KANTOR LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN · DIREKTORAT JENDERAL PAJAK · PERUBAHAN · Bidang Umum
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.
ORGANISASI DAN TATAKERJA · DOKUMEN PERPAJAKAN · KANTOR PENGOLAHAN DATA · Bidang Umum
Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.
PUSAT PENGOLAHAN DATA · ORGANISASI DAN TATAKERJA · DOKUMEN PERPAJAKAN · Bidang Umum
Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
PANGKALAN SARANA OPERASI · PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT · AWAK KAPAL PATROLI · Bidang Umum
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Kepada Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · REIMBURSEMENT · PERUBAHAN · Bidang Anggaran
TATA CARA PENERBITAN DAN PENGIRIMAN SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK