Pencarian 3.055 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi untuk Tahun Anggaran 2010.
TELEKOMUNIKASI · BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · IMPOR BARANG DAN BAHAN
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Karpet untuk Tahun Anggaran 2010.
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · PEMBUATAN KARPET · IMPOR BARANG DAN BAHAN
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ATAU SURAT TAGIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG TIDAK BENAR
Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.
PEMBUATAN · FAKTUR PAJAK · TATA CARA
Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri.
BATASAN DAN TATA CARA · MEMBANGUN SENDIRI · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean.
BARANG KENA PAJAK · TATACATA PERHITUNGAN · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK, SUBJEK PAJAK, DAN OBJEK PAJAK DI WILAYAH KECAMATAN SETU KOTA TANGERANG SELATAN
TEMPAT LAIN SELAIN TEMPAT TINGGAL ATAU TEMPAT KEDUDUKAN DAN/ATAU TEMPAT KEGIATAN USAHA DILAKUKAN SEBAGAI TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pengajuan Penyelesaian Keberatan Atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terhutang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dengan Skema User Specific Duty Free Scheme (Usdfs) dalam Rangka Persetujuan Antara Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.
PERUBAHAN · TARIF BEA MASUK · KEMITRAAN EKONOMI
Mekanisme Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Membangkitan Energi/Listrik Tahun Anggaran 2010.
PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH · SUMBER DAYA PANAS BUMI · PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Dividen dan Sisa Surplus Bank Indonesia.
BANK INDONESIA · DEVIDEN · PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG KEMASAN SEDERHANA DI DALAM NEGERI
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Uncoated Writing And Printing Paper.
UNCOATED WRITING AND PRINTING PAPER · PENGENAAN · BEA MASUK ANTI DUMPING
Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi Serta Kegiatan Usaha Eksplorasi Panas Bumi untuk Tahun Anggaran 2010.
MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI · TAHUN ANGGARAN 2010 · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH
Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana di dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2010.
MINYAK GORENG · TAHUN ANGGARAN 2010 · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH
Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan untuk Kegiatan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan.
SUMBER ENERGI TERBARUKAN · PERPAJAKAN/KEPABEANAN · PEMBERIAN FASILITAS
Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
RETRIBUSI DAERAH · PELANGGARAN · SANKSI
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2009 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2009.
PERUBAHAN · WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI · PAJAK PENGASILAN PS.21
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.07/2009 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2010.
PAJAK PENGASILAN PS.21 · WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI · PERUBAHAN