Pencarian 3.055 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2021 tentang Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara melalui Sinergi Proses Bisnis dan Data Antar Kementerian/Lembaga
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA · PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK · Bidang Anggaran · Hukum Keuangan Negara
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur (Bed Valance), dan Barang Perabot Lainnya
PRODUK TIRAI · BEA MASUK · GORDEN · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisal
BENANG JAHIT · BEA MASUK · IMPOR PRODUK · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Agunan yang Diambil Alih oleh Kreditur kepada Pembeli Agunan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · AGUNAN · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara
Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan serta Daftar Wajib Pajak dalam rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka
TATA CARA · WAJIB PAJAK · PAJAK PENGHASILAN · TATA CARA PENYAMPAIAN · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) untuk Republik Korea
BEA MASUK · KEMITRAAN EKONOMI · REPUBLIK KOREA · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Asal dan/atau Deklarasi Asal Barang dalam rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional
BARANG IMPOR · TATA CARA · KETERANGAN · PENYERAHAN · TARIF BEA MASUK · PERJANJIAN INTERNASIONAL · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) untuk Jepang
REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG · BEA MASUK · KEMITRAAN EKONOMI · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023
KENDARAAN BERMOTOR · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · DITANGGUNG PEMERINTAH · Hukum Keuangan Negara
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat
PAMERAN · PERUBAHAN · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
Pengenaan Bea Masuk Antidumping (BMAD) terhadap Impor Produk Frit Asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT)
ANTI DUMPING · REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK · FRIT KACA · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS PENGHASILAN ROYALTI YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENERAPKAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT · PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK · JALAN TOL · Bidang Anggaran · Hukum Keuangan Negara
Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau
PABRIK HASIL TEMBAKAU · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021 tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH · BARANG KENA PAJAK · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara
Tata Cara Penyetoran Saldo Mengendap Di Rekening Lainnya yang Dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Kas Negara
TATA CARA · TATA CARA PENYETORAN · DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI · KANTOR KAS NEGARA · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN · PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK · VOLATIL · Bidang Anggaran · Hukum Keuangan Negara
Mekanisme Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pelayanan Keimigrasian yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Menggunakan Instrumen Pembayaran Internasional yang Diterbitkan oleh Bank Asing atau Nonbank yang Berasal dari Luar Negeri
KEIMIGRASIAN · PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK · KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM · Bidang Anggaran · Hukum Keuangan Negara