Peraturan Pajak

PMK 101 TAHUN 2023

Tata Cara Perencanaan, Pencairan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Anggaran yang Bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Bendahara Umum Negara Pengelolaan Kas Negara

TATA CARA · PERENCANAAN · PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK · PENGAWASAN · PERTANGGUNGJAWABAN · PENCAIRAN · PENGELOLAAN KAS · Bidang Perbendaharaan · Hukum Keuangan Negara

PP 46 TAHUN 2023

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

PMK 92 TAHUN 2023

Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah

PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH · PELAKSANAAN · PERTANGGUNGJAWABAN · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara

PMK 94 TAHUN 2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Bersama atas Pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil dengan Pengembalian Biaya Operasi di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

MINYAK DAN GAS BUMI · PERUBAHAN · KONTRAK · KERJA SAMA · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara

PMK 96 TAHUN 2023

Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman

BARANG KIRIMAN · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara

PMK 85 TAHUN 2023

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat Volatil yang berlaku pada Kementerian Pertanian

KEMENTERIAN PERTANIAN · PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK · Bidang Anggaran · Hukum Keuangan Negara

PMK 88 TAHUN 2023

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates)

BARANG IMPOR · KEMITRAAN EKONOMI · TARIF BEA MASUK · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara

PMK 87 TAHUN 2023

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government of The Republic Indonesia and The Government of The United Arab Emirates)

KEMITRAAN EKONOMI · TARIF BEA MASUK · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara

PMK 82 TAHUN 2023

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Golden Visa yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK · KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM · Hukum Keuangan Negara

PMK 80 TAHUN 2023

Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

TATA CARA · PENERBITAN · KETETAPAN PAJAK · SURAT · SURAT TAGIHAN PAJAK · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara

PMK 81 TAHUN 2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Sirup Fruktosa

PENGENAAN BEA MASUK · SIROP FRUKTOSA · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara

PMK 79 TAHUN 2023

Tata Cara Penilaian untuk Tujuan Perpajakan

PERPAJAKAN · TATA CARA PENILAIAN · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara

PMK 74 TAHUN 2023

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya;

TINDAKAN PENGAMANAN · BEA MASUK · IMPOR PRODUK · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara

PMK 75 TAHUN 2023

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Evaporator Tipe Roll Bond dan Tipe Fin

TINDAKAN PENGAMANAN · BEA MASUK · IMPOR PRODUK · Bidang Kekayaan Negara · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara

PMK 76 TAHUN 2023

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

PNBP · KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI · VOLATIL · JENIS DAN TARIF · Bidang Anggaran · Hukum Keuangan Negara

PMK 78 TAHUN 2023

Penelitian Ulang di Bidang Kepabeanan

PENELITIAN · KEPABEANAN · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara

UU 17 TAHUN 2023

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

PMK 73 TAHUN 2023

Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam

SANKSI ADMINISTRASI · DEVISA · SUMBER DAYA ALAM · PELANGGARAN · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara

PMK 72 TAHUN 2023

Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud

PERLAKUAN PERPAJAKAN · HARTA TAK BERWUJUD · PENYUSUTAN · HARTA BERWUJUD · AMORTISASI · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara

PP 36 TAHUN 2023

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam