Pencarian 3.055 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · RUMAH TAPAK · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023
PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · PAJAK KENDARAAN BERMOTOR · MOBIL LISTRIK · Bidang Kekayaan Negara · Hukum Keuangan Negara
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK · Bidang Anggaran · Hukum Keuangan Negara
Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
PNBP · AKUNTANSI · MINYAK DAN GAS BUMI · Bidang Anggaran · Hukum Keuangan Negara
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman
KEPABEANAN DAN CUKAI · BARANG KIRIMAN · PERUBAHAN · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.04/2021 tentang Penindakan atas Barang yang Diduga terkait dengan Tindakan Terorisme dan/ atau Kejahatan Lintas Negara
PENINDAKAN ATAS BARANG · KEJAHATAN LINTAS NEGARA · TINDAKAN TERORISME · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Layanan Izin dan Pengamanan Keramaian yang Bersifat Komersial yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
PNBP · JENIS DAN TARIF · KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA · Bidang Anggaran · Hukum Keuangan Negara
PenyelenggaraanBuku Rekening Barang Kena Cukai dan Buku Rekening Kredit
PENYELENGGARAAN · BUKU REKENING KREDIT · BUKU REKENING BARANG KENA CUKAI · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
Tata Cara Perencanaan, Pencairan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Anggaran yang Bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Bendahara Umum Negara Pengelolaan Kas Negara
TATA CARA · PERENCANAAN · PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK · PENGAWASAN · PERTANGGUNGJAWABAN · PENCAIRAN · PENGELOLAAN KAS · Bidang Perbendaharaan · Hukum Keuangan Negara
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah
PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH · PELAKSANAAN · PERTANGGUNGJAWABAN · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Bersama atas Pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil dengan Pengembalian Biaya Operasi di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
MINYAK DAN GAS BUMI · PERUBAHAN · KONTRAK · KERJA SAMA · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara
Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman
BARANG KIRIMAN · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat Volatil yang berlaku pada Kementerian Pertanian
KEMENTERIAN PERTANIAN · PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK · Bidang Anggaran · Hukum Keuangan Negara
Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates)
BARANG IMPOR · KEMITRAAN EKONOMI · TARIF BEA MASUK · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government of The Republic Indonesia and The Government of The United Arab Emirates)
KEMITRAAN EKONOMI · TARIF BEA MASUK · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Golden Visa yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK · KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM · Hukum Keuangan Negara
Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak
TATA CARA · PENERBITAN · KETETAPAN PAJAK · SURAT · SURAT TAGIHAN PAJAK · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Sirup Fruktosa
PENGENAAN BEA MASUK · SIROP FRUKTOSA · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
Tata Cara Penilaian untuk Tujuan Perpajakan
PERPAJAKAN · TATA CARA PENILAIAN · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara