Pencarian 3.077 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025;
PPH PASAL 21 · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara
Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Natal dan Tahun Baru yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026
DITANGGUNG PEMERINTAH · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
BARANG EKSPOR · BEA KELUAR · TARIF BEA KELUAR · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas Impor Produk Benang Kapas
PENGENAAN BEA MASUK · IMPOR PRODUK BENANG KAPAS · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
TINDAK LANJUT ATAS DATA KONKRET
PENETAPAN TEMPAT TERDAFTAR BAGI WAJIB PAJAK, ORANG PRIBADI, DAN BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BESAR, KHUSUS, DAN MADYA
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor
BEA MASUK · TARIF BEA MASUK · KLASIFIKASI BARANG · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hewan Khusus Tertentu Berupa Kuda serta Perlengkapan Pendukungnya yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025
DITANGGUNG PEMERINTAH · PPN · HEWAN · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Insentif Tambahan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · INSENTIF · RUMAH TAPAK · Hukum Keuangan Negara
PELAKSANAAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU, WAJIB PAJAK PERSYARATAN TERTENTU, DAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH, SERTA SPECIAL PURPOSE COMPANY ATAU KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH
BATASAN KRITERIA TERTENTU PIHAK LAIN SERTA PENUNJUKAN PIHAK LAIN UNTUK MELAKUKAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK · ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA · Bidang Anggaran · Hukum Keuangan Negara
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, serta Jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, dan/atau Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, yang Dilakukan oleh Pabrikan Emas Perhiasan, Pedagang Emas Perhiasan, dan/atau Pengusaha Emas Batangan
EMAS · PAJAK PENGHASILAN · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto
PAJAK PENGHASILAN · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · ASET KRIPTO · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
BARANG IMPOR · MINYAK BUMI · PAJAK PENGHASILAN · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai
DASAR PENGENAAN PAJAK · NILAI LAIN · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
PERUBAHAN KETIGA · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara
Tata Cara Pembebasan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Penyerahan di dalam Daerah Pabean dan/atau Pemanfaatan dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Jasa Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis untuk Keperluan Pertahanan dan/atau Keamanan Negara
PPN IMPOR · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara
Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Bekal Khusus Operasi Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH · TENTARA NASIONAL INDONESIA · BIDANG PERTAHANAN · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara
PIAGAM WAJIB PAJAK (TAXPAYERS’ CHARTER)