Pencarian 3.055 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Pencacahan dan Potongan atas Etil Alkohol dan Minuman yang Mengandung Etil Alkohol
MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL · ETIL ALKOHOL · PENCACAHAN · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
CUKAI HASIL TEMBAKAU · DANA BAGI HASIL · EVALUASI · Bidang Perimbangan Keuangan · Hukum Keuangan Negara
Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) dan Pembayaran Inisiatif (Voluntary Payment)
PEMBAYARAN · DEKLARASI INISIATIF · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
Tarif Cukai Hasil Tembakau
CUKAI HASIL TEMBAKAU · TARIF CUKAI · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
PENCABUTAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK DALAM RANGKA SIMPLIFIKASI REGULASI
PENCABUTAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK DALAM RANGKA SIMPLIFIKASI REGULASI
PENCABUTAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK DALAM RANGKA SIMPLIFIKASI REGULASI
Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar
TATA CARA PELAKSANAAN · PENAGIHAN PAJAK · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara
Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/ atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
IMPOR PENGADAAN VAKSIN · FASILITAS PABEAN · COVID-19 · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
INSTANSI VERTIKAL · DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI · PERUBAHAN · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
INSTANSI VERTIKAL · DIREKTORAT JENDERAL PAJAK · PERUBAHAN · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya
PITA CUKAI · BARANG KENA CUKAI · PERUBAHAN · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
PEDOMAN AKUNTANSI PIUTANG PAJAK
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SECARA JABATAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN KEPADA DEBITUR DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung, dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
JENIS DAN TARIF · PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK · KEMENTERIAN ESDM · Bidang Anggaran · Hukum Keuangan Negara
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN- Australia-Selandia Baru
BARANG IMPOR · TARIF BEA MASUK · KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea
KERJASAMA EKONOMI · TARIF BEA MASUK · REPUBLIK KOREA · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan mengenai Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India
TARIF BEA MASUK · KERJASAMA EKONOMI · REPUBLIK INDIA · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK · TARIF BEA MASUK · KERJASAMA EKONOMI · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara