Pencarian 3.067 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara
PROGRAM PEN · KAWASAN PABEAN · TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH · COVID-19 · PERTANGGUNGJAWABAN · PROGRAM PEN · Bidang Perbendaharaan · Hukum Keuangan Negara
Kriteria dan/ atau Rincian Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
KRITERIA · BARANG KEBUTUHAN POKOK · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara
BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT KEBERATAN SECARA ELEKTRONIK (E-FILING)
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04/2017 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut
SARANA PENGANGKUT · MANIFES · PERUBAHAN · Bidang Bea Cukai · Himpunan Peraturan
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu
PENANAMAN MODAL · FASILITAS PAJAK PENGHASILAN · PERUBAHAN · Bidang Pajak · Himpunan Peraturan
Kriteria dan/atau Rincian Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · KRITERIA · JASA KEAGAMAAN · Bidang Pajak · Himpunan Peraturan
Bantuan atau Sumbangan, serta Harta Hibahan yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan
OBJEK PAJAK PENGASILAN · PROGRAM PEN · PAJAK PENGHASILAN · Bidang Pajak · Himpunan Peraturan
Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu
HASIL PERTANIAN TERTENTU · NILAI LAIN · DASAR PENGENAAN PAJAK · Bidang Pajak · Himpunan Peraturan
Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
COVID-19 · INSENTIF PAJAK · PROGRAM PEN · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
COVID-19 · PERUBAHAN · PROGRAM PEN · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok
HONG KONG REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK · TARIF BEA MASUK · PERDAGANGAN BEBAS · Bidang Bea Cukai · Himpunan Peraturan
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia
TARIF BEA MASUK · AUSTRALIA · KEMITRAAN EKONOMI · Hukum Keuangan Negara
Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok
TARIF BEA MASUK · HONG KONG · ASEAN · Hukum Keuangan Negara
Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia
TARIF BEA MASUK · AUSTRALIA · KEMITRAAN EKONOMI · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja Untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan Dengan Pajak-Pajak atas Penghasilan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Royal Government of Cambodia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes on Income)
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SECARA JABATAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN UNTUK KREDIT/PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
BATASAN KRITERIA TERTENTU PEMUNGUT SERTA PENUNJUKAN PEMUNGUT, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN MELALUI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK
PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT PEMUSATAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG