Pencarian 3.055 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain
PENGENAAN BEA MASUK · IMPOR PRODUK KAIN · BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN · BIDANG KEPABEANAN
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya
BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN · IMPORPENGENAAN · BEA MASUK · BIDANG KEPABEANAN
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
PETUNJUK TEKNIS · AKSES INFORMASI KEUANGAN · PERPAJAKAN
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.02/2023 tentang Mekanisme Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pelayanan Keimigrasian yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Menggunakan Instrumen Pembayaran Internasional yang Diterbitkan oleh Bank Asing atau Nonbank yang Berasal dari Luar Negeri
PERUBAHAN · PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK · KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM · Bidang Anggaran · Hukum Keuangan Negara
PENGGUNAAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SEBAGAI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DENGAN FORMAT 16 (ENAM BELAS) DIGIT, DAN NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA DALAM LAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan
VOLATIL · KEMENTERIAN KESEHATAN · PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK · Bidang Anggaran · Hukum Keuangan Negara
Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bibit dan Benih untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan, atau Perikanan
PEMBEBASAN BEA MASUK · INDUSTRI PERTANIAN · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
TARIF BEA KELUAR · PENETAPAN · BEA KELUAR · BARANG EKSPOR · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Rumah Sakit di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia
KEJAKSAAN · RUMAH SAKIT · PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK · Bidang Anggaran · Hukum Keuangan Negara
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam pada Instrumen Moneter dan/atau Instrumen Keuangan Tertentu di Indonesia
Pembebasan Bea Masuk atas Impor Peralatan dan Bahan yang Digunakan untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan
PEMBEBASAN BEA MASUK · PENCEMARAN LINGKUNGAN · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara
PERPAJAKAN · FASILITAS · BEA DAN CUKAI · IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Karantina Indonesia
JENIS DAN TARIF · BADAN KARANTINA PERTANIAN · BADAN KARANTINA PERTANIAN · PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK · Bidang Anggaran · Hukum Keuangan Negara
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2014 tentang Pengesahan Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan)
PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.04/2021 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai dengan Pelayanan Segera (Rush Handling)
BARANG IMPOR · PENGELUARAN · RUSH HANDLING · Bidang Bea Cukai · Hukum Administrasi Negara
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.04/2011 tentang Pemberian Premi
KEPABEANAN · CUKAI · PREMI · PERUBAHAN · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT · PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK · JENIS DAN TARIF · VOLATIL · Bidang Anggaran · Hukum Keuangan Negara
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK · JENIS DAN TARIF · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN · VOLATIL · Bidang Anggaran · Hukum Keuangan Negara