Pencarian 3.055 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang Lain yang Dirampas untuk Negara, yang Dikuasai Negara, dan yang Menjadi Milik Negara
BARANG KENA CUKAI · TATA CARA · PENYELESAIAN · BARANG YANG DIKUASAI NEGARA · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2022 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor berdasarkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea
PERJANJIAN KERJASAMA · BEA MASUK · REPUBLIK KOREA · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK · JENIS DAN TARIF · BADAN INFORMASI GEOSPASIAL · Bidang Anggaran · Hukum Keuangan Negara
Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Saturan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024
RUMAH TAPAK · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · DITANGGUNG PEMERINTAH · RUMAH SUSUN · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · BARANG MEWAH · MOBIL LISTRIK · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · MOBIL LISTRIK · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor
SISTEM KLASIFIKASI BARANG · TARIF BEA MASUK · PERUBAHAN · Bidang Fiskal · Hukum Keuangan Negara
Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024
TEMBAKAU · RINCIAN · DANA BAGI HASIL · Bidang Perimbangan Keuangan · Hukum Keuangan Negara
BENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SERTA BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
Tata Cara Perencanaan, Pengalokasian, Pencairan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Anggaran yang Bersumber dari Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Misi Pemeliharaan Perdamaian
TATA CARA · PERENCANAAN · PENGALOKASIAN · PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK · PERTANGGUNGJAWABAN · PENCAIRAN · Bidang Perbendaharaan · Hukum Keuangan Negara
Tata Cara Perhitungan Persentase Tertentu atas Peningkatan Belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi yang Dikenakan terhadap Kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam yang Dibagihasilkan
ENERGI · PNBP · BELANJA SUBSIDI · Bidang Anggaran · Hukum Keuangan Negara
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional
Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan Kewajiban Pelaporan Usaha untuk Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
PEREDARAN BRUTO · PENGUSAHA KENA PAJAK · PAJAK PENGHASILAN · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara
Tata Cara Permohonan, Permintaan, dan Pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda dalam rangka Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara
SANKSI ADMINISTRATIF · TINDAK PIDANA · KEPABEANAN · CUKAI · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Pribadi
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara
Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa
PENERAPAN PRINSIP · HUBUNGAN ISTIMEWA · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi
Penghapusan Piutang di Bidang Kepabeanan dan Cukai
PENGHAPUSAN · PIUTANG NEGARA · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara